Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas ketegasan, kewaspadaan, serta dedikasi petugas dalam menjalankan tugas pengamanan. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan terhadap masuknya barang-barang terlarang menjadi salah satu prioritas utama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari narkoba.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian kegiatan pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, dari Kusnali kepada pejabat baru, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, yang berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Jumat (13/11/2026).

Momen penting tersebut dihadiri Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, bersama Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR), Andra Naftali Gustaf Vano, serta seluruh jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur.

Kehadiran jajaran pimpinan pemasyarakatan tersebut menjadi wujud dukungan terhadap penguatan integritas dan profesionalisme petugas, khususnya dalam menjalankan fungsi pengamanan serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran di dalam lingkungan rutan dan lapas.

Pemberian penghargaan kepada enam petugas itu bukan sekadar seremoni atau bentuk apresiasi formal. Lebih dari itu, penghargaan tersebut menjadi pesan kuat bahwa keberanian bertindak, ketelitian dalam pemeriksaan, serta konsistensi menjalankan prosedur pengamanan merupakan bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sebab, masuknya narkotika ke dalam blok hunian bukan hanya berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, tetapi juga dapat merusak proses pembinaan warga binaan yang seharusnya berlangsung secara terarah dan berkelanjutan.

Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kewaspadaan petugas, pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan, pengawasan terhadap setiap akses keluar-masuk, serta koordinasi yang kuat antarpetugas.

Di sisi lain, kegiatan pisah sambut Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur juga menjadi momentum penting dalam kesinambungan kepemimpinan dan penguatan organisasi pemasyarakatan di Jawa Timur.

Pergantian kepemimpinan dari Kusnali kepada Dr. Ceno Hersusetiokartiko diharapkan menjadi energi baru untuk melanjutkan berbagai program pembenahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan seluruh jajaran UPT bekerja sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku.

Rangkaian acara berlangsung dengan suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Selain prosesi pisah sambut dan pemberian penghargaan, kegiatan juga dimeriahkan penampilan dari petugas pemasyarakatan serta pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) di lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur.

Bagi Rutan Kelas I Surabaya, keberhasilan enam petugas dalam menggagalkan penyelundupan narkotika menjadi catatan penting sekaligus motivasi untuk terus memperkuat sistem pengamanan.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketegasan pengamanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Pelayanan terhadap masyarakat, termasuk keluarga dan pengunjung warga binaan, juga harus tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan kepastian prosedur.

Momentum pergantian pimpinan wilayah ini diharapkan semakin memperkuat sinergi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, berintegritas, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.

Enam petugas yang menerima penghargaan telah memberikan contoh bahwa keberhasilan menjaga marwah pemasyarakatan dimulai dari kedisiplinan, keberanian, dan tanggung jawab setiap individu dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, apresiasi tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Rutan Kelas I Surabaya, melainkan juga menjadi dorongan bagi seluruh insan pemasyarakatan di Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan, pelayanan, dan pembinaan demi terwujudnya pemasyarakatan yang semakin profesional dan terpercaya.

Pengungkapan tersebut dilakukan sebagai upaya menekan angka kriminalitas sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kegiatan penindakan berlangsung pada 10 Oktober hingga 7 November 2026. Pelaksanaannya melibatkan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama polsek jajaran.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak dipimpin oleh AKBP Irwan Kurniawan AZ, S.H., S.I.K., M.Si. Sementara itu, penanganan perkara dilakukan oleh Satreskrim di bawah kendali Kasatreskrim AKP Margono Suhendra, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., bersama seluruh jajarannya.

Dalam Operasi Sikat Semeru 2026, sasaran penindakan meliputi pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penyalahgunaan senjata tajam, senjata api, bahan peledak, penadahan, serta tindak pidana lainnya.

Sementara itu, kegiatan KRYD difokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Dari lima target operasi yang telah ditetapkan dalam Operasi Sikat Semeru 2026, seluruhnya berhasil diungkap atau mencapai 100 persen. Selain itu, polisi juga berhasil mengungkap sejumlah perkara di luar target operasi.

Secara keseluruhan, Operasi Sikat Semeru 2026 menghasilkan 12 laporan polisi dengan 16 tersangka. Sementara kegiatan KRYD menghasilkan delapan laporan polisi dengan 13 tersangka.

Dengan demikian, dari kedua kegiatan tersebut terdapat 20 laporan polisi dengan total 29 tersangka yang berhasil diamankan.

Dari jumlah tersebut, dua tersangka diketahui merupakan residivis. Salah satunya pernah terlibat dalam kasus pencurian pada 2023 dan telah menjalani hukuman satu tahun penjara. Sementara tersangka lainnya merupakan residivis dalam perkara penadahan.

"Modus Operandi Pelaku

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, modus pencurian kendaraan bermotor umumnya dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan alat tertentu, termasuk kunci letter T. Kendaraan yang menjadi sasaran rata-rata merupakan sepeda motor yang sedang diparkir.

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, pelaku biasanya masuk ke rumah atau lokasi sasaran dengan cara membobol pintu, jendela, maupun bagian lain dari bangunan.

Sementara dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan ancaman maupun kekerasan untuk menakut-nakuti korban. Salah satu barang bukti yang diamankan berupa benda menyerupai pistol yang diduga digunakan untuk membuat korban takut hingga menyerahkan barang miliknya.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kenjeran dan saat ini masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan antara lain beberapa unit sepeda motor, kunci letter T, benda menyerupai pistol, senjata tajam, linggis, serta berbagai peralatan lain yang diduga digunakan para pelaku dalam melakukan tindak pidana.

"Dijerat Pasal KUHP

Dalam penanganan perkara tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut diterapkan terhadap 19 perkara dengan jumlah 28 tersangka dan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara.

Selain itu, satu perkara dengan satu tersangka dikenakan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana minimal tujuh tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

"Penyidikan Terus Dikembangkan

Pengungkapan perkara tidak berhenti pada penangkapan para pelaku. Penyidik Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak masih terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan penadahan kendaraan hasil kejahatan.

Dari hasil pengembangan sementara, sekitar tiga orang yang diduga berperan sebagai penadah telah diamankan. Jaringan tersebut diduga beroperasi di sekitar wilayah Tanjung Perak maupun di luar wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta menelusuri keberadaan barang bukti, khususnya kendaraan bermotor yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi kehumasan Polres Pelabuhan Tanjung Perak dijalankan oleh Kasi Humas IPTU Suroto, S.H. Sementara fungsi operasional di lingkungan Satreskrim turut didukung oleh Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Ipda Meldy.

"Komitmen Menjaga Keamanan Wilayah

Pengungkapan 20 kasus dengan 29 tersangka tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Pelabuhan Tanjung Perak di bawah kepemimpinan AKBP Irwan Kurniawan AZ, S.H., S.I.K., M.Si., untuk terus meningkatkan penegakan hukum dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Kepolisian menegaskan bahwa penindakan terhadap berbagai tindak kejahatan, khususnya curat, curas, dan curanmor, akan terus dilakukan secara tegas, terukur, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga kendaraan bermotor dan barang berharga. Apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana, masyarakat diminta segera melapor kepada pihak kepolisian.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu kepolisian menjaga keamanan lingkungan. Sinergi dan kepedulian bersama diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman.

Sebagai rangkaian kegiatan pengungkapan tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga akan melaksanakan penyerahan secara simbolis barang bukti sepeda motor kepada para korban yang berhak menerimanya.

Langkah tersebut menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengembalikan barang bukti hasil kejahatan kepada pemiliknya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi terwujudnya wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Seperti contoh yaitu, sikap ramah, sopan, santun, serta mengedepankan pendekatan persuasif menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada para pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam aktivitas pelayanan sehari-hari, petugas Satpas SIM Colombo Polrestabes Surabaya, diharapkan selalu mengutamakan prinsip senyum, sapa, salam, sopan, dan santun (5S). Pendekatan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya membangun komunikasi yang baik antara petugas kepolisian dan masyarakat.

Pelayanan humanis bukan sekadar keramahan, melainkan juga bagaimana petugas memberikan arahan, informasi, serta pendampingan kepada masyarakat dengan jelas dan mudah dipahami, khususnya bagi pemohon SIM yang membutuhkan penjelasan mengenai prosedur administrasi maupun tahapan ujian.

"Selain mengedepankan keramahan, pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,"sebut saja Kasubnit Ipda Dani, Jumat (13/11/2026).

Ditempat yang sama Kanit Regident Satpas SIM Colombo AKP Rizal Aribowo, menyampaikan, kepada masyarakat berharap budaya pelayanan humanis seperti ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga Satpas SIM Colombo semakin menjadi contoh pelayanan publik yang mengutamakan kepuasan, kenyamanan, dan kepastian prosedur bagi masyarakat.

"Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga dilakukan dengan hati, penuh tanggung jawab, serta menghormati setiap masyarakat,"pungkasnya.

(Red)

Dalam rapat tersebut, Kalapas bersama jajaran pejabat struktural membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas di masing-masing bidang, evaluasi kegiatan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan guna memastikan seluruh program kerja berjalan secara optimal. Koordinasi ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan kendala dan menyelaraskan langkah dalam menghadapi berbagai kebutuhan pelaksanaan tugas di lingkungan Lapas Kelas I Madiun.

Kalapas Fajar Nur Cahyono menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dalam membangun organisasi yang solid dan profesional. Setiap pejabat struktural diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya serta memastikan arahan pimpinan dapat ditindaklanjuti dengan baik.

“Melalui rapat koordinasi ini, saya berharap seluruh pejabat struktural dapat terus memperkuat komunikasi, meningkatkan sinergi, dan menjaga komitmen dalam melaksanakan tugas. Setiap bidang harus memahami tanggung jawabnya masing-masing, saling mendukung, serta segera menindaklanjuti setiap arahan agar pelaksanaan tugas dan pelayanan di Lapas Kelas I Madiun berjalan optimal,” tegas Fajar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan langkah kerja di seluruh jajaran sehingga pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan akuntabel. Rapat koordinasi internal ini sekaligus menjadi wujud komitmen Lapas Kelas I Madiun dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengembangan wawasan dan pengetahuan warga binaan melalui materi yang disampaikan oleh pihak SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik YP 17 Madiun. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan mendapatkan tambahan pemahaman mengenai bidang kelistrikan, sekaligus kesempatan untuk mengenal pengetahuan teknis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Penyampaian materi berlangsung dengan pendekatan edukatif dan komunikatif sehingga warga binaan dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Tidak hanya memberikan pengetahuan baru, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, kedisiplinan, serta semangat untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri.

Kasi Bimbingan Kemasyarakatan, Ariya Juni Pratama, menyampaikan bahwa pembinaan kepribadian merupakan bagian penting dalam proses pemasyarakatan. Menurutnya, kegiatan edukasi seperti ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan warga binaan sekaligus membangun pola pikir yang lebih positif.

“Pembinaan tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku, tetapi juga bagaimana memberikan bekal pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi warga binaan. Kami berharap melalui kegiatan ini, mereka semakin termotivasi untuk belajar, menggali potensi diri, dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, Lapas Kelas I Madiun terus berupaya menghadirkan pembinaan yang beragam dan bermakna. Setiap pengetahuan yang diperoleh diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kualitas diri, serta menumbuhkan semangat perubahan.

Pemasyarakatan hadir untuk memanusiakan manusia dan memastikan setiap proses pembinaan memberikan manfaat, baik bagi warga binaan maupun masyarakat.

Kegiatan Fun Walk diikuti oleh jajaran pegawai dan peserta magang Lapas Kelas I Madiun dengan penuh antusias. Mengusung semangat kebersamaan, para peserta mengikuti kegiatan jalan sehat dengan suasana santai dan penuh keceriaan. Momentum ini sekaligus menjadi sarana untuk melepas sejenak rutinitas pekerjaan, membangun interaksi yang lebih akrab, serta menumbuhkan semangat positif di lingkungan kerja.

Kepala Lapas Kelas I Madiun, Fajar Nur Cahyono, menyampaikan bahwa Fun Walk bukan sekadar kegiatan olahraga bersama, melainkan juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan semangat pengabdian seluruh insan pemasyarakatan.

"Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, sekaligus memperkuat kekompakan seluruh jajaran. Hari Bakti Kemenimipas menjadi momentum bagi kita untuk terus menumbuhkan semangat pengabdian, meningkatkan integritas, dan memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kalapas berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan ini dapat terus terjaga dan tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, lingkungan kerja yang solid dan harmonis merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 Tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Melalui Fun Walk Imipas, semangat tersebut diwujudkan dalam langkah sederhana yang membawa makna besar: bergerak bersama, tumbuh bersama, dan mengabdi untuk negeri.

Dalam aksi tersebut, massa AMI mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar. Putusan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya kedua terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri.

AMI menilai perbedaan putusan antara tingkat pertama dan tingkat banding perlu mendapatkan penjelasan yang terang kepada masyarakat. Pasalnya, perkara tersebut telah melalui proses penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan sebelum akhirnya berujung pada putusan bebas di tingkat banding.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pihaknya datang bukan untuk mengintervensi kewenangan hakim, melainkan menuntut transparansi dan kejelasan atas putusan yang menjadi perhatian publik.

"Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding," tegas Baihaki Akbar.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya.

Namun, ketika ditanya mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut, pihak Humas tidak memberikan jawaban substantif dengan alasan terikat kode etik dan tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim.

Jawaban tersebut justru menyisakan tanda tanya bagi massa aksi. AMI mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memahami alasan di balik putusan yang berbeda secara signifikan apabila pertanyaan mengenai pertimbangan hukumnya tidak mendapatkan penjelasan langsung dari pihak pengadilan.

"Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan," lanjut Baihaki.

Menurut Baihaki, independensi hakim memang harus dijaga, tetapi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan pengadilan melalui mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.

AMI juga menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar Agustin dan Ranto kembali dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melalui upaya hukum yang tersedia terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Karena itu, AMI mendesak agar perkara tersebut dikawal secara serius dan tidak berhenti menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya," ujar Baihaki.

Lebih lanjut, Baihaki menyampaikan bahwa AMI akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan mekanisme hukum serta pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi AMI, persoalan ini bukan semata-mata menerima atau menolak putusan hakim, melainkan memastikan bahwa setiap putusan pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan bagian dari kontrol sosial selama disampaikan secara konstitusional.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Madura Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkara Agustin dan Ranto. 

AMI berharap Pengadilan Tinggi Surabaya maupun lembaga terkait memberikan ruang bagi transparansi informasi agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan tetap terjaga. Sebab, keadilan bukan hanya tentang bagaimana sebuah perkara diputus, tetapi juga tentang bagaimana setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan masyarakat.

Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk bertukar pengalaman sekaligus mempelajari secara langsung sistem pengelolaan fasilitas dan pelayanan tahanan yang diterapkan di Rutan Kelas I Surabaya.

Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, menerima langsung rombongan Dittahti Polda Jatim. Dalam kegiatan tersebut, rombongan diajak meninjau sejumlah fasilitas utama yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dan perawatan tahanan.

Peninjauan diawali dengan melihat mekanisme pelayanan melalui Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Fasilitas ini menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pelayanan yang tertib, transparan, mudah diakses, serta memiliki prosedur yang jelas.

Selanjutnya, rombongan melihat langsung fasilitas dapur rutan yang menjadi pusat penyediaan makanan bagi warga binaan. Aspek pengolahan makanan, kebersihan, serta pemenuhan kebutuhan gizi menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan para penghuni rutan.

Tidak hanya itu, fasilitas poliklinik juga menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi, sehingga keberadaan fasilitas medis dan mekanisme penanganan kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan tahanan memperoleh perawatan yang layak.

Rombongan Dittahti Polda Jatim juga meninjau tata kelola ruang kunjungan serta kondisi blok hunian warga binaan. Peninjauan tersebut memberikan gambaran mengenai pengaturan lingkungan hunian, pelayanan kunjungan, serta sistem pengelolaan fasilitas yang mendukung keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Melalui kegiatan studi tiru ini, Dittahti Polda Jatim diharapkan memperoleh tambahan referensi dan pengalaman mengenai praktik pengelolaan fasilitas tahanan, mulai dari pelayanan administrasi, penyediaan makanan, layanan kesehatan hingga pengaturan ruang hunian dan kunjungan.

Bagi Rutan Kelas I Surabaya, keterbukaan untuk berbagi pengalaman dan sistem pengelolaan menjadi bagian dari komitmen membangun pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kolaborasi lintas institusi tersebut juga mencerminkan pentingnya kesamaan pemahaman dalam memastikan setiap orang yang berada dalam proses penahanan tetap memperoleh perlakuan manusiawi dan pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, kualitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap dan menangani perkara, tetapi juga dari bagaimana negara menjamin hak, keselamatan, kesehatan, serta martabat setiap orang yang berada dalam proses hukum.

Studi tiru ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda kunjungan semata, melainkan menjadi sarana pertukaran pengetahuan yang menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan dan standar perawatan tahanan secara berkelanjutan di Jawa Timur.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Fakultas Hukum Unesa ini membedah arah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di antara jalur pengadilan (litigasi) dan arbitrase (non-litigasi).

Mengangkat tema “Where Do Sharia Economic Disputes End Up? Weighing Litigation and Non-Litigation Approaches”, forum ini menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda guna memetakan ekosistem hukum ekonomi syariah secara komprehensif.

Tiga Perspektif Utama
Perspektif peradilan atau jalur litigasi dipaparkan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Drs. Mufi Baihaqi, M.H. 

Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya kepastian hukum serta keadilan dalam penanganan perkara ekonomi syariah, mulai dari kewenangan absolut PA, hukum acara, hingga tantangan dalam proses eksekusi putusan.

Sementara itu, sudut pandang penyelesaian sengketa non-litigasi diwakili oleh Hakim Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) MUI Jawa Timur, Anandyo Susetyo, S.H., M.H. 

Pria yang akrab disapa Anton ini hadir mewakili Ketua BASYARNAS MUI Jatim, Drs. H. R. Soeharyanto.
Anton menyoroti krusialnya klausul penyelesaian sengketa di dalam sebuah akad. 

Menurutnya, kesepakatan para pihak sejak awal menjadi kunci utama yang menentukan ke mana sengketa akan dibawa jika terjadi wanprestasi atau pembiayaan bermasalah.

 Ia juga mengulas kekuatan putusan arbitrase serta mekanisme pelaksanaannya yang bersinggungan dengan lembaga peradilan.

Melengkapi kedua praktisi tersebut, Kandidat Ph.D., Qoriatul Hasaanah, membawakan perspektif akademis. 

Ia mengulas dinamika pemikiran hukum Islam, prinsip dasar ekonomi syariah, serta relevansi penyelesaian sengketa dalam konteks perkembangan global.

Menimbang Pilihan Forum Penyelesaian
Dalam diskusi terungkap bahwa pemilihan forum penyelesaian sengketa sangat bergantung pada akad yang disepakati para pihak. Secara regulasi, kewenangan Pengadilan Agama berpijak pada UU Nomor 3 Tahun 2006, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, serta PERMA Nomor 14 Tahun 2016. 

Di sisi lain, jalur arbitrase syariah memiliki payung hukum kuat melalui UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Melalui forum internasional ini, peserta diajak memahami bahwa jalur litigasi dan non-litigasi bukanlah dua mekanisme yang saling bertentangan. 

Sebaliknya, keduanya merupakan opsi strategis yang harus dipilih berdasarkan karakter akad, jenis konflik, kebutuhan para pihak, serta efektivitas eksekusi putusan di kemudian hari.

Hal tersebut tercermin dari perjalanan Abd Rahman, pelaku usaha ayam potong di Pasar Babaan, Pabean Cantian, Surabaya yang berhasil mengembangkan usahanya berkat dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI.

Usaha tersebut dirintis Abd Rahman bersama istrinya sejak tahun 2005. Bermula dari berjualan ayam potong di Pasar Babaan, Surabaya, keduanya membangun usaha secara bertahap dengan mengandalkan kerja keras dan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Perjalanan usahanya semakin berkembang setelah pada 2010 Abd Rahman memperoleh akses pembiayaan melalui KUR Mikro BRI Unit Babaan, Surabaya. 

Saat itu, pinjaman sebesar Rp25 juta dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk mendukung pengembangan usaha.

Seiring meningkatnya kebutuhan usaha dan kemampuan dalam mengelola bisnis, Abd Rahman terus mengembangkan skala usahanya. Kini, fasilitas KUR Mikro BRI yang diterimanya telah mencapai plafon Rp100 juta.

Dukungan pembiayaan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Abd Rahman dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperkuat kapasitas bisnis ayam potong yang telah dirintis selama lebih dari dua dekade.

Komitmen BRI dalam mendukung pelaku UMKM juga diwujudkan melalui pendampingan langsung kepada nasabah. 

Dalam kunjungan usaha tersebut, Mantri BRI Unit Babaan, Mas Martha, berkesempatan melihat secara langsung perkembangan usaha Abd Rahman sekaligus menjalin komunikasi terkait kebutuhan pengembangan bisnis ke depan.

Branch Manager BRI BO Surabaya Tanjung, Ishak Luthfian, mengatakan kisah Abd Rahman menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang tepat dapat menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan usaha mikro.

“Kisah Bapak Abd Rahman menjadi inspirasi bahwa kerja keras dan ketekunan mampu membawa usaha terus berkembang. BRI bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut melalui dukungan KUR Mikro. Kami berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM agar semakin maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Melalui penyaluran KUR Mikro dan pendampingan berkelanjutan, BRI terus berupaya memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha produktif. 

Langkah ini diharapkan mampu mendorong UMKM meningkatkan kapasitas bisnis, memperkuat perekonomian keluarga, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.